BANYUMAS - Tabir di balik kisruh penyegelan Pabrik Hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, semakin terkuak. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengungkap adanya dugaan pungutan liar sebesar Rp4,1 miliar yang mengatasnamakan dirinya oleh oknum tertentu kepada pihak manajemen PT IKN. Keterangan resmi disampaikan Bupati kepada awak media di Pendopo Sipanji Banyumas, Kamis (29/10/2026).
Dugaan Pencatutan Nama Picu Kesalahpahaman
Pernyataan tegas ini merespons klaim tim kuasa hukum pusat PT IKN yang mengaku telah mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk pengurusan izin, namun pabrik tetap disegel pemerintah daerah. Sadewo menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah menerima aliran dana sepeser pun terkait perizinan PT IKN. Namanya diduga kuat dicatut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga memicu kesalahpahaman antara pihak perusahaan dan Pemkab Banyumas.
"Saya tidak tahu-menahu. Katanya ada yang meminta uang ke IKN sebesar Rp2,3 miliar mengatasnamakan bupati, lalu ada lagi Rp1,8 miliar. Totalnya Rp4,1 miliar. Pihak IKN mengira saya sudah menerima uang itu, makanya mereka heran dan marah kenapa pabriknya tetap ditutup," ujar Sadewo.
Alih-alih masuk sebagai pendapatan daerah, dana tersebut diduga mengalir ke oknum yang mencatut nama pejabat daerah. Kesalahpahaman inilah yang akhirnya membongkar akar permasalahan utama di lapangan.
Bapenda Lacak Kewajiban Pajak PT IKN
Saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD, manajemen PT IKN mengaku telah menyetorkan pendapatan ke daerah, namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas mengonfirmasi sedang melacak kewajiban pajak pabrik tersebut yang disinyalir belum masuk ke kas daerah. DPMPTSP Banyumas pun terus berkoordinasi untuk memfasilitasi investasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Nekat Berproduksi Sebelum Izin Lengkap, Ancaman Tutup Permanen
Bupati menegaskan, pencabutan segel yang dilakukan beberapa waktu lalu bukan izin berproduksi.
"Iya, pelepasan segel kemarin saya yang perintahkan. Tapi ingat, bukan untuk produksi! Hanya untuk pemanasan mesin agar tidak rusak. Kalau nanti status lahan sudah resmi jadi zona kuning, baru boleh berproduksi kembali. Jika nekat produksi sekarang, akan saya tutup permanen," tegasnya.
Sikap manajemen saat inspeksi mendadak juga disayangkan.
"Pas sidak ke lokasi, manajernya menghilang semua. Yang ada hanya tenaga kerja asing yang tidak bisa bahasa Indonesia. Padahal harus ada surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Direktur Utama," ungkapnya gusar.
Masalah Lahan LSD: Warisan yang Sedang Ditata
Persoalan mendasar terletak pada status lahan yang merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Masalah ini bukan tunggal terjadi di lokasi IKN saja.
"Bukan hanya PT IKN, di Banyumas ini ada sekitar 500 hektar bangunan yang didirikan di atas LSD sejak era sebelum saya. Saya sudah perintahkan Dinas PU dan Tata Ruang untuk mendata seluruhnya," jelasnya.
Pemkab Banyumas kini sedang berjuang memproses alih fungsi lahan menjadi zona kuning secara legal, yang telah berproses hingga ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.
Terbuka untuk Investasi, Asal Taat Aturan
Sadewo membantah tudingan menghambat investasi. Justru Pemkab Banyumas sangat terbuka bagi investor asing maupun lokal, selama mematuhi hukum dan tata ruang.
"Saya justru sedang fokus mendatangkan investasi besar. Saya diundang ke Hong Kong, Rusia, dan juga sudah menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Iran. Tapi prinsip saya tetap: aturan harus jelas, pajak masuk ke daerah, dan kepentingan masyarakat diutamakan," pungkasnya.
