BANYUMAS - Polemik penyegelan pabrik bata ringan (hebel) milik PT Inovasi Kota Nusantara (PT IKN) di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, semakin berbuntut panjang. Meski sudah dikunci mati oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono lantaran diduga melanggar aturan tata ruang, kini muncul dugaan praktik pembebasan lahan yang berlangsung secara tertutup di tengah status permasalahan perusahaan tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (5/10/2026), pintu gerbang pabrik tampak terkunci rapat. Tidak ada aktivitas produksi maupun pergerakan pekerja. Hanya dua petugas keamanan yang berjaga di lokasi.
"Sejak disegel memang sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Bagian kantor juga diliburkan semua. Yang di sini hanya kami dari bagian sekuriti," ujar Gunawan, salah satu petugas keamanan PT IKN yang ditemui awak media.
Di tengah keheningan pabrik yang berhenti beroperasi total itu, muncul informasi mencurigakan terkait pengukuran dan transaksi lahan di area sebelah pabrik pada akhir September 2026. Lahan tersebut dikabarkan dibeli langsung oleh PT IKN dan sudah diurus balik namanya, namun prosesnya berlangsung tertutup dan tanpa keterbukaan.
Kasi Pemerintahan Pemdes Losari, Istanto, membenarkan adanya perpindahan hak atas tanah tersebut, namun menegaskan tidak terlibat dalam prosesnya.
"Informasinya memang dibeli PT IKN dan langsung balik nama. Tapi saya tidak ikut dalam prosesnya, yang turun langsung itu Kepala Desa Losari," ungkap Istanto.
Kepala Dusun 1 Losari, Edi Rianto, justru menyatakan sama sekali tidak dilibatkan, padahal lahan tersebut berada di wilayah kerjanya.
"Saya sama sekali tidak tahu-menahu. Sebagai Kepala Dusun di lokasi pabrik ini, dari awal sampai sekarang tidak pernah dilibatkan dalam urusan jual beli tanah," tegas Edi dengan nada kecewa.
Saat awak media mendatangi kantor desa untuk mengonfirmasi hal tersebut, Kepala Desa Losari, Arsim, tidak berada di tempat. Pesan konfirmasi yang dikirimkan pun tidak dibalas, hanya terbaca sebagai sudah diterima tanpa tanggapan.
Ketiadaan keterbukaan ini memicu kecurigaan mendalam di kalangan masyarakat. Warga mempertanyakan mengapa di saat pabrik sedang bermasalah dan disegel secara resmi, justru terjadi transaksi pembebasan lahan yang tertutup serta mengabaikan perangkat wilayah setempat.
Masyarakat mendesak aparat berwenang mengusut tuntas dugaan praktik tersebut. Apakah ada kepentingan tersembunyi antara manajemen PT IKN dan oknum perangkat desa? Semua pihak berharap kejelasan ini segera terungkap demi menjaga tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan kepentingan umum.
