BANYUMAS - Ambruknya tembok pagar keliling sepanjang 25 meter di pabrik hebel milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN), Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, membuka kotak pandora atas dugaan pelanggaran aturan tata ruang. Di balik insiden runtuhnya tembok sisi utara belakang tersebut, terungkap fakta bahwa pabrik sempat beroperasi tanpa dokumen perizinan lingkungan yang jelas serta diduga mencaplok Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pantauan di lokasi pada Kamis (5/11/2026), puluhan pekerja tampak sibuk memperbaiki bangunan yang ambruk. Warga setempat menyebut insiden itu terjadi sekitar dua hari lalu tanpa diketahui penyebab pastinya. Saat didatangi, jajaran manajemen PT IKN tidak ditemukan di lokasi. Pabrik dilaporkan sedang tidak beroperasi dan para petinggi memilih meliburkan diri.
"Iya betul, tembok pagar keliling bagian sisi kiri belakang roboh dan sedang diperbaiki. Pabrik saat ini tidak ada operasional, orang kantor juga meliburkan diri," ujar Gunawan, salah satu petugas keamanan yang berjaga di lokasi, Kamis (5/11/2026).
Ironisnya, meski aktivitas pabrik diklaim hanya sebatas memanaskan mesin produksi, fasilitas tersebut terindikasi kuat sudah sempat beroperasi secara penuh sebelumnya. Masalah menjadi pelik karena bagian belakang pabrik dilaporkan melanggar zona LSD, sementara dokumen perizinan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas hingga kini sama sekali belum tersentuh atau diajukan secara resmi.
Izin Lingkungan Belum Pernah Diajukan
Pabrik PT IKN diketahui sudah beroperasi lebih dari satu tahun. Namun hingga saat ini, perusahaan tersebut belum mengajukan dokumen perizinan lingkungan ke DLH Kabupaten Banyumas. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Lingkungan Hidup (P3LH) DLH Banyumas, Dwiana Nurhidayati, saat dikonfirmasi awak media.
"Sampai saat ini, pihak PT IKN belum mengajukan dokumen perizinan lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, padahal pabrik sudah beroperasi lebih dari satu tahun. Informasi yang diterima DLH sejauh ini berasal dari pemberitaan dan pengawasan lapangan, bukan dari pengajuan resmi perusahaan," tegas Dwiana.
Tata Ruang Kunci Pembuka Izin Lingkungan
Menanggapi carut-marut legalitas ini, Dwiana menjelaskan bahwa lembaganya tidak bisa bergerak tanpa mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS). Tahap pertama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian tata ruang, yang menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Jika aspek tata ruang belum beres, pintu perizinan otomatis terkunci.
"Kalau sudah selesai di tata ruang, nanti otomatis yang ke dokumen lingkungannya pasti kebuka. Karena OSS itu ada beberapa tahapan, yang paling pertama itu tata ruang," ujar Dwiana, Jumat (6/11/2026).
DLH menegaskan tenggat waktu pemrosesan baru berjalan jika dokumen sudah masuk secara resmi. Selama belum ada pengajuan, proses belum dapat dilaksanakan.
"Masih menunggu pengajuannya. Tenggat waktu itu nanti kalau dokumen sudah masuk, Pak. Kalau belum ada, ya mau bagaimana lagi?" tambahnya.
Pembagian Kewenangan Penerbitan Izin
Dwiana menjelaskan penentuan kewenangan penerbitan izin lingkungan ditentukan melalui sistem OSS dan Amdalnet menjadi tiga tingkatan:
Kewenangan Kabupaten, proses dan penerbitan dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas, dengan DLH sebagai tim pemeriksa teknis bersama perangkat daerah terkait. Kewenangan Provinsi, penerbitan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana DLH Kabupaten hanya diundang saat pemeriksaan lapangan. Kewenangan Pusat, keputusan akhir berada di tingkat Kementerian, dengan pelibatan instansi daerah secara kondisional.
Sementara itu, masalah kesesuaian tata ruang berada di kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga memerlukan koordinasi antar instansi. Keberadaan izin lingkungan sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan kesehatan warga sekitar, memuat persyaratan pengendalian pencemaran udara, air, limbah, dan kebisingan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT IKN masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi baik terkait ambruknya tembok pabrik maupun status legalitas lahan yang mereka kuasai. Masyarakat berharap proses perizinan dapat segera jelas dan tuntas, sehingga jaminan perlindungan lingkungan dan kesehatan bagi warga sekitar dapat terjamin.
